PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UntitledPERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR     17    TAHUN  2006

TENTANG

 BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   SUMBAWA,

Menimbang :     a.  bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang   Desa, maka Peraturan  Daerah Kabupaten  Sumbawa Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, perlu dilakukan penyesuaian;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

 

Mengingat :       1.  Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

2.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

3.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  Desa           ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    PERATAURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

   

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.    Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.    Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa.

4.    Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

5.  Camat adalah Kepala Kecamatan  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.   Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasrkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9.    Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

 

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BPD

Pasal 2

(1)Di Desa dibentuk BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(2)    BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB III

JUMLAH DAN SUSUNAN BPD

Pasal 3

(1)  Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 ( lima ) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

(2)  Setiap Dusun minimal diwakili 1 (satu) orang anggota BPD.

(3)  Penetapan jumlah anggoota BPD berdasarkan jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

   a.    750 sampai dengan 1500 jiwa , 5 orang;

b.    1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang;   

     c.    2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang;

                                      d.    lebih dari 2500 jiwa, 11 orang.

Pasal 4

(1)  Pimpinana BPD terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan anggota.

(2)  Pimpinanan BPD sebagai mana dimaksud ayat 1,  dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3)  Rapat Pemilihan Pimpinana BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4)   

 

BAB IV

SYARAT ANGGOTA BPD

 

Pasal 5

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Dusun sebagai daerah pemilihannya

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.    setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.    berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama dan atau sederajat;

d.    berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e.    sehat jasmani dan rohani;

f.     berkelakuan baik, jujur dan adil;

g.   tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (liam) tahun;

h.    penduduk desa setempat yang dikenal dan mengenal desanya;

i.      bersedia menjadi anggota BPD.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

(1)  Di Desa dibentuk panitia pemilihan anggota PBD yang beranggotakan dari unsur perangkat Desa dan pemuka masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)  Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a.    seorang Ketua yang berasal dari tokoh masyarakat;

b.    seorang Wakil Ketua yang berasal dari unsur Perangkat Desa;

c.    seorang Sekretaris berasal dari Perangakat Desa;

d.    anggota-anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat.

(3)  Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretais.

(4)  Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Panitia Pemilihan.

 

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal  7 adalah :

a.    melakukan pendataan jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang dirinci untuk tiap-tiap Dusun;

b.    berdasarkan jumlah penduduk hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a, panitia pemilihan anggota BPD menetapkan jumlah anggoat BPD dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah  ini;

c.    menetapkan jumlah anggota BPD untuk masing-masing Dusun dengan memperhatikan perbandingan jumlah penduduk di masing-masing Dusun dengan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud huruf b di atas;

d.    melaksanakan rapat pemilihan anggota BPD di masing-masing Dusun;

e.    menetapkan calon terpilih anggota BPD;

f.     memproses pengesahan hasil pemilihan anggota BPD kepada Bupati.

 

Pasal 9

(1)  Di masing-masing Dusun diadakan rapat pemilihan anggota BPD.

(2)  Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memilih anggota BPD yang  mewakili Dusun yang bersangkutan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(3)  Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pemilihan bisa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(4)  Hasil pemilihan harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani  oleh Panitia Pemilihan.

 

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN

 

Pasal 10

Panitia Pemilihan menetapkan calon anggota BPD terpilih dalam suatu  Berita Acara.

 

Pasal 11

Berita Acara sebagaimana dimaksud  Pasal 10 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB VII

FUNGSI DAN WEWENANG

 

Pasal 12

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

 

Pasal 13

BPD mempunyai wewenang :

a.    membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratuan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

c.    mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d.    membentuk Panitian Pemilihan Kepala Desa;

e.    menggali, menampung, memghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f.     menyusun Tata Tertib BPD.

 

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak BPD

 

Pasal 14

BPD mempunyai hak :

a.    meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b.    menyatakan pendapat.

Pasal 15

Anggota BPD  mempunyai hak :

a.    mengajukan Rancangan  Peraturan Desa;

b.    mengajukan pertanyaan;

c.    menyampaikan usul dan pendapat;

d.    memilih dan dipilih; dan

e.    memperoleh tunjangan.

 

Pasal 16

(1)   Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa menetapkan kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara.

(2)   Untuk menggunakan hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya diusulkan 2 (dua) orang anggota BPD kepada pimpinan BPD.

(3)   Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh pimpinana BPD disampaikan kepada rapat BPD yang  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota BPD.

(4)   Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

(5)   Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :

a.    anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;

b.    para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD lainnya.

(6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Desa ditetapkan dalam Rapat BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

 

Pasal 17

(1)    Kepala Desa wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam Rapat BPD.

(2)    Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3)    Terhadap jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) BPD dapat menyatakan pendapatnya.

(4)    Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) disamapaikan secara resmi oleh BPD kepada  Kepala Desa.

(5)    Pernyatan pendapat BPD atas keterangan Kepala Desa sebagaimana  dimaksud ayat (4) dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 18

(1)   Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dapat diajukan terhadap kebijakan Kepala Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Desa atas usul anggota BPD.

(2)   Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan  BPD.

(3)   Usul penyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD.

(4)   Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(5)   Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a.    Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;

b.    Kepala Desa untuk memberikan pendapat;

c.    Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.

(6)   Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(7)   Pembicaraan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat BPD .

(8)   Apabila BPD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan BPD berupa:

a.    pernyataan pendapat;

b.    saran penyelesaian; dan

c.    peringatan.

 

Pasal 19

(1)   Hak mengajukan prakarsa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a dapat diajukan oleh setiap anggota BPD.

(2)   Usul Prakarsa sebagaimana dimaskud ayat (1), disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.

(3)   Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat Paripurna  BPD.

(4)   Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)   Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a.    anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;

b.    Kepala Desa untuk memberikan pendapat;

c.    para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.

(6)   Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa BPD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

(7)   Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.

(8)   Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsaKepala Desa.

Pasal 20

(1)   Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b, setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa bertalian dengan tugas dan wewenang BPD secara lisan maupun tertulis.

(2)   Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan BPD.

(3)   Pimpinan BPD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.

(4)   Apabila keputusan rapat Pimpinan BPD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Desa.

(5)   Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.

(6)   Anggota BPD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Desa secara lisan.

(7)   Apabila Kepala Desa menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Desa dapat memberikan jawaban secara jelas.

 

Pasal 21

(1) Hak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal  15 huruf c setiap anggota BPD dalam rapat-rapat BPD dapat mengajukan hak tersebut secara leluasa kepada Kepala Desa   maupun  kepada Pimpinan BPD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai anggota BPD.

 

Pasal 22

(1)    Hak untuk memilih dan dipilh sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf d, setiap anggoat BPD mempunyai hak dimaksud untuk menjadi pimpinan BPD dalam rapat Paripurna BPD.

(2)   Hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap anggota BPD mempunyai hak untuk menjadi anggota BPD atau pimpinan/ketua BPD.

 

Pasal 23

 

(1)   Tunjangan anggota BPD sebagaiamana dimaksud Pasal 15 huruf e diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2)   Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapakan dalam APBDes.

 

Bagian Kedua

Kewajiban BPD

 

Pasal 24

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a.  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;

b.     melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c.     mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.     menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e.     memproses pemilihan Kepala Desa;

f.      mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g.     menghormati  nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

h.    menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Larangan BPD

 

Pasal 25

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

a.    merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau perangkat Desa;

b.    sebagai pelaksana proyek Desa;

c.    merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat  lain;

d.    melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e.    menyalahgunakan wewenang; dan

f.     melanggar sumpah/janji jabatan.

 

BAB IX

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 26

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

 

Pasal 27

(1) Anggota BPD berhenti karena :

  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri;
  3. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

  1. berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD baru;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; dan atau
  6. melanggar larangan bagi anggota BPD.

(3)   Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(4)   Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD.

(5)   Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf  dapat juga didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat.

 

Pasal 28

(1)   Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan.

(2)   Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Daerah.

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

(1)   Anggota/Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberhentian harus sudah diisi atau diganti.

(2)   Pengganti anggota BPD Antar Waktu diambil dari Dusun anggota BPD yang diberhentikan.

(3)   Pengganti anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk dari Tokoh Masyarakat,berdasarkan musyawarah anggota masyarakat di Dusun yang bersangkutan.

 

Pasal 30

Apabila yang diberhentikan adalah pimpinan BPD, maka perlu diadakan rapat BPD untuk memilih pimpinan BPD yang lowong.

 

BAB XI

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 31

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

(1)Susunan kata-kata sumpah/janji sebaaimana dimaksud pasal 26 adalah sebagi berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Neagra Kesatuan Republik Indonesia.”

(2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah yaitu :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah “ untuk penganut agama islam;

b. diakhiri dengan ucapan “ Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” untuk penganut agam Hindu; dan

d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Bhuda” untuk penganut agama Budha.

 

BAB XII

MEKANISME KERJA  BPD

 

Pasal 33

(1)     Untuk kelancaran dan ketertiban dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, BPD perlu menetapkan mekanisme kerja yang diatur dalam Tata Tertib BPD.

(2)     Peraturan TataTertib sebagaimana diamaksud ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

 

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

 

Pasal 34

(1)   BPD sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

(2)   Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya selalu mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

 

BAB IX

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

 

Pasal 35

(1)   Untuk membantu penyelenggaraan administrasi BPD dalam menjalankan tugas,  fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya, BPD dapat mengangkat staf administrasi .

(2)   Untuk mendukung tugas,  fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya BPD perlu ditetapkan biaya operasional BPD.

(3)   Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 36

(1)   Anggota BPD yang pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini belum habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(2)   Desa-desa yang pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini anggota BPDnya sudah habis masa jabatannya untuk segera mengadakan pemilihan anggota BPD paling lambatnya 2 (dua) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

 

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

 Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 27 Desember 2006

 

BUPATI SUMBAWA,

ttd

 

JAMALUDDIN MALIK

 

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 27 Desember 2006

  SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

ttd

 

       A. KAHAR  KARIM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2006 NOMOR  17

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR       TAHUN 2006

TENTANG

BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA

 

I.      UMUM

BPDadalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

 

II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s